TAKALAR, PILAR-CAKRAWALA.COM –aktivis takalar tantang bupati takalar tutup BUM cafe yang berada di kelurahan malewang kecamatan polong bangkeng utara kabupaten takalar terhadap dugaan aktivitas yang menimbulkan keresahan masyarakat di salah satu tempat hiburan malam yang berkedok karaoke keluarga dan cafe semakin tegas.
Irwan, menegaskan bahwa pihaknya siap turun ke jalan apabila pemerintah daerah tidak mengambil langkah nyata dan tegas terhadap tempat usaha yang dinilai telah mencederai norma sosial, agama, dan budaya masyarakat Takalar, Jumat(30/10/2026).
Menurut irwan, persoalan tersebut tidak lagi sekadar menyangkut pelanggaran administrasi atau perizinan semata, melainkan telah berkembang menjadi persoalan moral dan sosial yang berpotensi memberikan dampak buruk terhadap generasi muda. Karena itu, pemerintah daerah diminta tidak ragu untuk menjatuhkan sanksi paling berat apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran.
“Kami menilai persoalan ini sudah sangat serius. Jika sebuah tempat hiburan malam diduga menjadi ruang bagi aktivitas yang bertentangan dengan norma agama, norma sosial, dan nilai-nilai kesusilaan yang dijunjung masyarakat Takalar, maka pemerintah harus berani mengambil keputusan tegas. Jangan ada toleransi terhadap aktivitas yang berpotensi merusak moral generasi muda,”
Sebagai daerah yang dikenal religius dan memiliki budaya yang kuat, Takalar, menurutnya, harus tetap menjaga identitas dan karakter sosialnya. Ia mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi dan investasi tidak boleh mengorbankan nilai-nilai moral yang selama ini menjadi fondasi kehidupan masyarakat.
Dede juga menyoroti pentingnya ketegasan pemerintah dalam menjaga kewibawaan hukum. Ia menilai masyarakat saat ini sedang mengawasi bagaimana sikap pemerintah daerah dalam menyikapi persoalan tersebut. Oleh sebab itu, langkah konkret jauh lebih penting daripada sekadar pernyataan atau janji penindakan.
“Ketegasan pemerintah sedang diuji. Masyarakat ingin melihat keberanian pemerintah dalam menegakkan aturan tanpa pandang bulu. Jika memang terbukti melanggar, maka harus ada sanksi yang tegas, termasuk opsi penutupan permanen,” ujarnya.
Lebih lanjut, irwan lembaga pemberdayaan rakyat LPR tidak akan tinggal diam apabila tidak ada langkah yang jelas dari pemerintah daerah. Pihaknya siap mengawal persoalan tersebut hingga tuntas sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap masyarakat dan masa depan generasi muda Takalar.
Ia bahkan memastikan bahwa elemen pemuda, serta masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap penegakan aturan untuk melakukan aksi penyampaian aspirasi secara terbuka, damai, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Intinya, LPR siap turun aksi menuntut tempat hiburan malam tersebut ditutup. Kami menilai tempat itu sudah menjadi ajang penyimpangan miras dan PL yang berpotensi merusak generasi muda. Kami tidak ingin Takalar menjadi daerah yang memberikan ruang bagi aktivitas yang bertentangan dengan norma agama, norma sosial, dan budaya masyarakat,”
Karena itu, Irwan memberikan ultimatum kepada Pemerintah Kabupaten Takalar agar segera mengambil langkah tegas berdasarkan hasil investigasi dan fakta yang ditemukan di lapangan. Ia menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan kepastian hukum dan tindakan nyata, bukan pembiaran yang berpotensi menimbulkan keresahan lebih luas.
“Pilihan ada di tangan pemerintah. Jika terbukti melanggar, tutup permanen. Jangan ada kompromi terhadap aktivitas yang merusak moral masyarakat dan generasi muda. Namun jika pemerintah tidak menunjukkan ketegasan, maka LPR bersama elemen masyarakat siap turun ke jalan untuk menuntut keadilan, penegakan aturan, dan perlindungan terhadap masa depan generasi.
(Agung Pratama)