TAKALAR, TITIK-FAKTA.COM – Kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Canrego, Kelurahan Pa’bundukang, Kabupaten Takalar, menghadapi pemadaman listrik menjadi sorotan. Fasilitas yang seharusnya menopang penyediaan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu disebut belum memiliki genset yang siap digunakan di lokasi ketika listrik padam.
Persoalannya, SPPG Canrego sebenarnya memiliki genset. Namun, perangkat tersebut justru sedang dipinjamkan ke SPPG lain di wilayah Bonto Ramaba, Kamis(24/9/2026).
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan pengelola dalam menjaga keamanan bahan pangan, terutama bahan yang membutuhkan suhu penyimpanan tertentu seperti daging, ayam, telur, produk olahan, dan bahan pangan basah lainnya.
Saat listrik terputus, sistem pendingin berpotensi berhenti bekerja. Jika pemadaman berlangsung cukup lama dan tidak ada sumber listrik cadangan yang segera menggantikan pasokan utama, suhu ruang penyimpanan dapat berubah. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena mutu dan keamanan pangan merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan MBG.
Risikonya bukan hanya soal makanan terlambat diproduksi atau didistribusikan. Bahan pangan yang mengalami gangguan suhu penyimpanan juga perlu diperiksa sebelum digunakan untuk memastikan tetap memenuhi persyaratan keamanan pangan.
Seorang warga meminta pengelola SPPG tidak menganggap persoalan tersebut sebagai perkara teknis semata.
“Kalau listrik mati, yang kami khawatirkan bahan makanan di kulkas bisa tidak terjaga kualitasnya. Ini makanan untuk anak-anak, jadi harus ada solusi dan listrik cadangan yang siap digunakan,” ujarnya.
Konfirmasi kepada pihak SPPG Canrego menguatkan bahwa genset memang tersedia. Namun, perangkat tersebut tidak berada di lokasi.
“Genset memang ada, tetapi sementara dipinjam teman di SPPG Bonto Ramaba,” jelas pihak SPPG Canrego melalui pesan WhatsApp.
Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai tata kelola fasilitas penunjang SPPG. Jika genset merupakan perangkat yang disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat listrik, bagaimana mekanisme penggunaannya ketika perangkat tersebut berada di lokasi lain?
Persoalan ini juga menyangkut transparansi pengelolaan. Pengelola perlu menjelaskan apakah peminjaman genset tersebut dilakukan berdasarkan prosedur tertentu, berapa lama perangkat dipinjamkan, serta bagaimana jaminan ketersediaan listrik cadangan di SPPG Canrego ketika terjadi pemadaman.
Dalam operasional dapur MBG, listrik bukan sekadar kebutuhan untuk menyalakan lampu. Pasokan listrik menopang berbagai peralatan produksi sekaligus fasilitas penyimpanan bahan pangan. Gangguan listrik yang tidak segera ditangani dapat berdampak pada proses memasak, penyimpanan, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.
Karena itu, keberadaan genset yang hanya tercatat tersedia tetapi tidak berada di lokasi ketika dibutuhkan menjadi persoalan yang patut dievaluasi.
Pengelola SPPG Canrego juga perlu memastikan setiap bahan makanan yang mengalami periode tanpa pendinginan diperiksa terlebih dahulu sebelum digunakan. Pemeriksaan tersebut penting untuk mencegah bahan yang kualitasnya telah menurun masuk ke dalam proses produksi makanan MBG.
Selain itu, pihak terkait perlu membuka informasi mengenai standar kapasitas listrik dan sumber daya cadangan yang digunakan SPPG Canrego. Berdasarkan kebutuhan operasional dapur MBG, sumber listrik cadangan harus mampu menopang peralatan penting ketika pasokan utama mengalami gangguan.
Publik juga berhak mengetahui apakah SPPG Canrego telah memiliki prosedur operasional standar (SOP) ketika terjadi pemadaman listrik, termasuk prosedur pengamanan bahan pangan, pencatatan durasi pemadaman, pemeriksaan suhu penyimpanan, serta keputusan mengenai kelayakan bahan sebelum diolah.
Program MBG menyasar penerima manfaat yang membutuhkan makanan bergizi dan aman. Karena itu, aspek keamanan pangan semestinya berjalan beriringan dengan pemenuhan target produksi dan distribusi.
Pihak pengelola diharapkan segera memastikan genset tersedia dan siap dioperasikan di SPPG Canrego setiap kali terjadi gangguan listrik. Pengawasan dari instansi terkait juga diperlukan agar fasilitas pendukung tidak hanya tersedia secara administratif, tetapi benar-benar berfungsi ketika dibutuhkan.
(Red/Muh Ramli JAGUAR)